KORUPSI

 Pengertian Korupsi


Kata korupsi dalam KBBI adalah penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara (perusahaan, organisasi, yayasan, dan sebagainya) untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Istilah ini diambil dari Bahasa Belanda “corruptie” (Setiadi, 2018).

Bahaya yang timbul akibat korupsi bagi kehidupan manusia sangat besar, bahkan korupsi disamakan dengan kanker dalam darah yang membuat si pemilik tubuh harus terus melakukan pengobatan untuk tetap hidup.


Ini berarti, Negara Indonesia harus terus melakukan pemberantasan korupsi hingga ke akar-akarnya untuk tetap bertahan hidup.

Penyebab Korupsi di Indonesia

Sebenarnya apa yang menjadi penyebab utama korupsi di Indonesia? Untuk menjawab pertanyaan ini, butuh kajian yang mendalam. Namun, secara garis besar, penyebabnya dibagi menjadi dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal.


Faktor internal adalah sikap dan sifat individu, sementara faktor eksternal adalah pengaruh yang datang dari lingkungan atau pihak luar. Faktor internal sangat dipengaruhi oleh kuat atau tidaknya nilai-nilai anti korupsi dalam diri seseorang. Maka dari itu, perlu dilakukan penanaman nilai-nilai anti korupsi kepada warga negara Indonesia sebagai upaya pencegahan.


Bentuk-Bentuk Korupsi Menurut Undang-Undang Korupsi. 

Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 dan perubahannya merumuskan 30 bentuk korupsi yang kemudian disederhanakan lagi menjadi 7 kelompok tindak korupsi. Ketujuh tindak korupsi ini berhubungan dengan suap-menyuap, kerugian keuangan negara, pemerasan, perbuatan curang, penggelapan dalam jabatan, gratifikasi, dan benturan kepentingan dalam pengadaan.


Hambatan Pemberantasan Kasus Korupsi di Indonesia


Ribuan kasus korupsi yang terungkap dari tahun 2004 hingga 2022 menjadi bukti bahwa pemberantasan korupsi di Indonesia masih jauh dari kata efektif. Setiadi (2018) menjelaskan empat hal yang menjadi penghambat dalam pemberantasan korupsi, yakni:

Hambatan struktural


Hambatan struktural adalah hambatan dari praktik penyelenggaraan negara serta pemerintahan yang menyebabkan penanganan korupsi tidak berjalan seperti seharusnya. Misalnya seperti:

Egoisme sektoral dan institusional yang menyebabkan pengajuan dana sebanyak mungkin untuk instansinya tanpa memperhatikan kebutuhan nasional.Fungsi pengawasan yang belum berfungsi secara efektif. Koordinasi antara aparat pengawasan dengan aparat penegak hukum yang lemah. Inefisiensi pengelolaan kekayaan negara. Lemahnya sistem pengendalian intern yang berkorelasi positif dengan berbagai penyimpangan. Kualitas pelayanan publik yang rendah. 










Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Tanggung jawab sosial perusahaan

    TANGGUNG JAWAB SOSIAL DALAM PERUSAHAAN A. Pengertian Tanggung Jawab Sosial Peruasahaan  Tanggung jawab sosial perusahaan (Corporate Social Responsibility/CSR) mengacu pada kewajiban perusahaan untuk mempertimbangkan dan berkontribusi pada kepentingan sosial, lingkungan, dan ekonomi masyarakat di sekitarnya. Hal ini melibatkan pengambilan tanggung jawab atas dampak sosial dan lingkungan dari kegiatan bisnis perusahaan, serta melibatkan diri dalam inisiatif yang memberikan manfaat sosial, seperti pelestarian lingkungan, dukungan kepada komunitas, atau pemberdayaan masyarakat. Perusahaan dapat menerapkan tanggung jawab sosial dengan mengadopsi praktik bisnis yang berfokus pada pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan, memberdayakan karyawan melalui kondisi kerja yang adil dan peluang pengembangan, serta mendukung komunitas melalui kontribusi sosial, seperti program pendidikan dan dukungan terhadap masalah sosial. Penerapan etika bisnis, transparansi dalam operasi, serta...
Baca selengkapnya

ETIKA DALAM BERBISNIS

                           ETIKA BISNIS DALAM BERBISNIS  Perilaku etis dalam kegiatan berbisnis adalah sesuatu yang penting demi kelangsungan hidup bisnis itu sendiri. Bisnis yang tidak etis akan merugikan bisnis itu sendiri terutama jika dilihat dari perspektif jangka panjang. Bisnis yang baik bukan saja bisnis yang menguntungkan, tetapi bisnis yang baik adalah selain bisnis tersebut menguntungkan juga bisnis yang baik secara moral. Banyak hal yang berhubungan dengan pelanggaran etika bisnis yang sering dilakukan oleh para pebisnis yang tidak bertanggung jawab di Indonesia. Praktek bisnis yang terjadi selama ini dinilai masih cenderung mengabaikan etika, rasa keadilan dan kerapkali diwamal praktek-praktek tidak terpuji atau moral hazard. A. Bentuk Pelanggaran Etika Dalam Berbisnis. Pelanggaran etika bisa terjadi di mana saja, termasuk dalam dunia bisnis. Untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besamya banyak ...
Baca selengkapnya